JAKARTA, MJ News — Pengurus Pusat Pemuda Katolik bertemu Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara Jakarta untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis terkait situasi P1apua. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Pemuda Katolik Papua Pegunungan, Thedy Mabel, yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik dan perlindungan masyarakat adat Papua harus menjadi prioritas nasional.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Pemuda Katolik menyampaikan sedikitnya 11 isu mendesak yang membutuhkan perhatian langsung pemerintah, antara lain:
- Konflik bersenjata dan pelanggaran HAM di berbagai wilayah Papua.
- Gelombang pengungsian akibat konflik yang belum tertangani secara layak.
- Pengabaian hak-hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup.
- Ketimpangan ekonomi dan sosial Orang Asli Papua (OAP), khususnya di wilayah perkotaan.
- Keterbelakangan infrastruktur dan rendahnya konektivitas antarwilayah.
- Lemahnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
- Isu demokrasi, penyempitan ruang sipil, dan kebebasan berpendapat.
- Praktik rasisme yang masih dialami Orang Papua.
- Korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
- Depopulasi serta meningkatnya kerentanan sosial OAP.
- Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama di Merauke, terhadap tanah ulayat dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Thedy Mabel menegaskan bahwa komitmen negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang mendengarkan suara masyarakat Papua secara langsung. “Kami mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur, transparan, dan berorientasi pada perlindungan manusia serta keberlanjutan tanah Papua,” ujarnya.
Selain menyampaikan permasalahan, Pemuda Katolik juga mengusulkan kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah untuk merumuskan solusi, termasuk peningkatan kapasitas pemuda, penguatan layanan dasar, advokasi hak masyarakat adat, serta upaya pencegahan rasisme dan kekerasan.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar damai dan berkeadilan bagi rakyat Papua,” tambah Thedy.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat pendekatan pembangunan dan penyelesaian konflik di Papua yang lebih manusiawi, inklusif, dan berbasis pada hak-hak masyarakat adat.(*)