WAMENA, MJ News, Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, S.IP, M.KP menjelaskan bahwa rencana pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (PTL) Kepala Kampung adalah upaya mendorong tata kelolah pemerintahan, bukan karena unsur tertentu, di ruangan pertemuan Wakil Bupati, kantor Bupati lantai 2, Sabtu, 22 Agustus 2025.
Hal ini disampaikan oleh Wabup, Ronny Elopere dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Jayawijaya yang selama dua hari mendatangi kantor Bupati untuk mengecek perkembangan proses penetapan para kepala kampung.
“Tata kelolah pemerintahan ini sangat penting sebagai upaya penyamaan visi dan misi dengan program pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga sebagai bentuk implementasi dari program prioritas bagian reformasi birokrasi” ujar Ronny pada media ini.
Penegasan lain yang penting untuk diperhatikan oleh Masyarakat Jayawijaya adalah tidak semuanya, 328 diganti, “pergantian kepala kampung tidak seluruhnya, ada kepala kampung lama di beberapa distrik tidak diganti, jalur politik ditempat lain tapi kinerja baik, kami hormati itu” tambah Wakil Bupati.
Menurut Elopere, yang menjadi indikator pergantian kepala kampung adalah diantaranya yang memperkaya diri,”kepala yang memperkaya diri dengan bikin rumah di kota, bikin kos-kosan di kota atau daerah lain, beli kendaraan banyak-banyak, taputar di kota tidak pernah dikampung, tambah banyak istri (kawin-kawin), bikin utang sana sini. Model ini dana rakyat habis di pribadi, maka pembangunan di daerah tidak jalan, hak-hak masyarakat tidak dapat bahkan ada beberapa kampung yang tidak pernah bangun kantor kampung tetapi dana tiap tahun tetap dicairkan” lanjutnya.
Lebih lanjut menurut Wakil Bupati, SK mereka sudah berakhir tahun 2024, “SK mereka (para kepala kampung) habis di tahun 2024. Ada sebagian SK akan berakhir di tahun 2026 namun PLT, maka wajib kami lalukan perubahan. Upaya ini juga sudah koordinasi dengan Dirjen Desa di Kementerian pusat” ungkap Wakil Bupati.
Terkait tanggapan masyarakat yang digantikan ada potensi melakukan aksi demonstrasi, menurut Wakil Bupati, itu ruang demokrasi jadi silahkan saja,”silahkan demo saja, kita biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Kami prinsipnya siap terima mereka yang akan berdemo” Harapan Wakil Bupati kepada para kepala kampung yang baru nanti, “intinya kami pemerintah berharap, jangan merasa sombong, merasa diri hebat karena tim dan lain-lain tidak, semua yang kita ambil setelah melihat keseimbangan dari berbagai sudut, yang penting orang itu benar-benar bisa bekerja untuk daerah ini agar lebih baik lagi. Kami berharap harus ada rasa memiliki dan bersedia membantu pemerintahan kami. Misalnya uangnya tidak habis di kota tapi bawa ke kampung dan atur dengan masyarakat, terutama kantor kampung yang belum ada agar segera dibangun, selain itu kebutuhan mahasiswa atau gereja, sekolah bisa digunakan dari dana kampung. Apabila terjadi kesalahan penggunaan dana, kami tidak segan-segan untuk proses hukum dan digantikan dengan yang lainnya, tutup Wakil Bupati.